Masa Orde Baru

 

Era Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia

Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama.

Di masa orde baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial dimana keputusan eksekutif ada ditangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945.

Berdasarkan Encyclopaedia Britannica (2015), pada masa Orde Baru ini pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya.

Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. Dimana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997.

Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk, dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga meningkat.

Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut, memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia.

Era Orde Baru yang ada berakhir pada tahun 1998 dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang membuat kemunculan era reformasi.

Ciri-ciri Pemerintahan pada Orde Baru

1. Kuatnya Pengaruh Militer atau Dwifungsi ABRI

Ciri yang pertama dari pemerintahan pada Orde Baru adalah kuatnya pengaruh militer dan ABRI. Hal ini memang sudah terlihat sejak Orde Lama, dimana dalam kabinet Dwikora berisikan dari banyak perwira tinggi Angkatan Darat.

Namun, pada Orde Baru terjadi perubahan dimana fungsi ABRI dalam tingkat sipil menjadi lebih kuat lagi. Partai Golongan Karya yang merupakan mesin politik utama dari pemerintah Orde Baru berisikan banyak anggota militer.

ABRI yang ada juga memiliki kegiatan sipil yang terdiri dari ABRI Masuk Desa, dan juga menduduki jabatan sipil serta militer disaat yang bersamaan. Selain itu, banyak anggota ABRI yang menjadi komisaris berbagai perusahaan besar di Indonesia, yang menjadi salah satu tanda adanya KKN di dalam pemerintahan Orde Baru.

2. Terbatasnya Pilihan Politik

Ciri yang kedua dari pemerintahan pada Orde Baru adalah terbatasnya pilihan politik. Hal ini dapat dilihat melalui pemilu pada tahun 1971 yang diikuti oleh setidaknya sembilan partai politik serta satu golongan karya, dan bandingkan dengan pemilu pada tahun 1977 yang hanya diikuti oleh dua partai politik yaitu PDI dan PPP serta satu golongan karya.

Hal yang terjadi ini dilakukan untuk membatasi adanya ideologi baru yang berkembang. Hal ini dikarenakan, pemerintah mengira bahwa kekacauan yang terjadi di Orde Lama disebabkan banyaknya ideologi baru yang berkembang. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat menciptakan kestabilan dalam politik pemerintah.

3. Pembangunan yang Masif

Ciri yang ketiga dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pembangunan yang masif, hal ini dikarenakan pemerintah pada masa ini memfokuskan dan menjadikan pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik sebagai prioritas tertingginya.

Hal yang dilakukan ini merupakan sebuah respon dari adanya kekacauan ekonomi pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia membuka keran modal asing serta dalam negeri sebagai usahanya untuk membuka pintu usaha di Indonesia. Diharapkan dengan adanya hal tersebut pembangunan yang ada dapat berlangsung dengan lancar serta perekonomian kembali normal.

4. Pemerintahan Sentralistik

Ciri yang keempat dari pemerintahan pada Orde Baru adalah pemerintahan yang sentralistik yang pada dasarnya sudah berjalan sejak awal kemerdekaan Indonesia terjadi. Hal ini terjadi karena sistem kenegaraan yang masih belum rekat dan setara di berbagai daerah.

Pemerintahan yang bersifat sentralistik ini membuat adanya kendali pusat terhadap pemerintahan yang ada di daerah, hal ini dikarenakan segala keputusan yang diambil harus melalui pemerintah pusat terlebih dahulu.